Ketua DPC Projo Pacitan: Pejabat Eksekutif dan Legislatif Jangan Kedepankan Ego Kepartaian dan Kedaerahan. Ingat Pacitan Adalah NKRI dan Bukan Negara Sendiri

Berita, Politik352 views

Pacitan- Memanasnya jagad perpolitikan tanah air, seiring bergulirnya konggres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), terus mengalir sampai di level daerah, termasuk di Kabupaten Pacitan.

Karena itu, elemen sayap organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Pacitan, meminta kepada semua pihak, entah itu stakeholder pemerintahan, politik dan lini lainnya, agar menyikapi secara bijak dan dengan kelapangan hati.

“Yang perlu dicatat, itu kisruh Internal. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang menuding atau menyeret-nyeret ke ranah pemerintahan. Pemerintah tetap tegak lurus dan akan bersikap seadil-adilnya,” kata Ketua DPC Projo Pacitan, John Vera Tampubolon, Selasa (23/3).

Menurut John, jabatan politik itu bukan selamanya. Namun ada batasnya, yaitu lima tahunan. Kemudian, juga tidak akan ada partai politik yang “senang” apabila melihat ada sebuah gerbong politik lain yang mungkin akan berkuasa atau menang selamanya. “Ini perlu diingat, tidak ada jabatan politik yang abadi. Begitupun tidak ada kemenangan partai yang selamanya pula. Negara sudah mengatur, menentukan jabatan politik itu hanya lima tahunan,” jelas John Vera.

Terkait hal tersebut, John kembali mengajak keseluruh elemen masyarakat Pacitan, agar tidak mengedepankan ego sentris kepartaian ataupun kedaerahan.

Perlu diingat, bahwa Pacitan ini juga bagian dari NKRI dan bukan negara yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, bagi para pemangku pemerintahan dan pemangku jabatan politik, baik di eksekutif ataupun di legislatif, untuk bisa menjaga sikap dan ucapan yang kurang pas. “Kedepankan sikap kenegarawanan dan bukan sikap kepartaian. Mari berpikir untuk kemajuan daerah.

Buang jauh ego sentris kepartaian dan juga ego kedaerahan. Kita ini hidup di NKRI, dan Pacitan juga bagian dari NKRI.

Mari kita menunggu keputusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Apapun itu harus kita terima dan hormati dengan lapang dada demi kemajuan daerah kedepannya,” tandas mantan legislator PDIP ini. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed