Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih Dimungkinkan Molor. Benarkah Imbas KLB Deli Serdang?

Berita, Politik323 views

Pacitan- Kisruh di internal Partai Demokrat, masih terus memanas. Kedua kubu, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu konggres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko, tengah beradu legalitas di Kemenkum HAM.

Benarkah fenomena tersebut bakal berpengaruh terhadap proses pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih, hasil Pilbup 2020?

Sebagaimana diketahui, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih pada Pilbup serentak Tahun 2020 lalu, diberangkatkan oleh gabungan partai politik, Demokrat dan Golkar, serta didukung 11 partai politik lainnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, sehingga tak salah apabila ada beberapa pihak yang berspekulasi, akan adanya hambatan dalam proses pelantikan nantinya. Mengingat salah satu parpol pengusung tengah dirundung masalah legalitas.

Kabag Pemerintahan dan Kerjasama, Setkab Pacitan, Hesti Suteki, menegaskan, secara administratif tahapan pemilu bupati dan wakil bupati sudah terpenuhi. “Paripurna penetapan pasangan calon terpilih sudah dilaksanakan. Begitupun usulan ke Mendagri yang disampaikan melalui gubernur, juga telah dilalui.

Saat ini, kita tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Mendagri, terkait pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih,” kata pejabat jebolan sekolah kedinasan ini, Selasa (23/3).

Lantas kapan agenda pelantikan itu dilaksanakan? Pejabat yang akrab disapa Teki ini mengungkapkan, sebagaimana informasi yang didapat dari Dirjen Otoda, Kemendagri, ada tiga tahapan pelantikan serentak pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilbup 2020 lalu.

Yang pertama, lanjut Teki, pada bulan Februari, April dan Juli. “Akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, yakni pada 4 April nanti. Tentu bila melihat tahapan pelantikan serentak yang ditetapkan Ditjen Otoda tersebut, Kabupaten Pacitan dimungkinkan akan masuk pada bulan April nanti. Hanya saja kapan jadwal pelantikan tersebut dilaksanakan, sampai detik ini belum ada kejelasan dari Kemendagri.

Selain itu, memang masih ada kabupaten/kota lainnya yang akhir masa jabatan dari bupati dan wakil bupati, setelah tanggal 4 April. Serta masih adanya beberapa daerah yang belum menerima buku register perkara konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.

Dengan begitu, tentu Pacitan berpotensi terjadi kekosongan kepala daerah definitif. Sebab tidak menutup kemungkinan pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Sehingga gubernur akan menunjuk pelaksana harian (PLH) kepala daerah, sampai dilantiknya kepala daerah definitif.

Menurut Teki, kalau ada pelaksana harian (PLH) yang akan ditunjuk, diharapkan tak lebih dalam waktu sebulan. Sedangkan pelaksana harian yang akan ditunjuk oleh gubernur adalah sekretaris kabupaten (Sekkab).

“Gubernur akan perintahkan sekkab sebagai PLH Bupati, sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih,” tandasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed