oleh

Projo Pacitan : Bukan Hal Yang Sulit Bagi Parpol Untuk Melakukan PAW Kadernya

-Berita, Politik-482 views

Pacitan- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali angkat bicara mengenai opini hukum yang berkembang, soal buntunya proses pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota fraksi DPR disemua tingkatan, seandainya kisruh legalitas di internal Partai Demokrat, dimenangkan oleh kubu penggugat, yakni Moeldoko cs.

Menurut pentolan ormas pengawal Presiden Jokowi ini, bukan hal yang sulit bagi parpol untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap kadernya yang duduk di lembaga legislatif. “Menurut pandangan kami, PAW sangat bisa dilakukan, bagi kubu konggres luar biasa (KLB) Deli Serdang, seandainya mereka memenangi gugatan di Kemenkum HAM,” kata John Vera, memberikan pandangan, Jumat (26/3).

John menegaskan, PAW bisa dilaksanakan apabila terjadi tiga persoalan mendasar. Yang pertama, karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan terjerat kasus hukum, dimana telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde).

Selain itu, lanjut dia, PAW merupakan domain partai politik (parpol) pengusung calon anggota legislatif.

Sebab keberadaan wakil rakyat di lembaga DPR ataupun DPRD, merupakan representasi dari parpol masing-masing. “Mereka bisa dilantik sebagai anggota DPR atau DPRD, juga atas rekomendasi parpol. Demikian pula ketika terjadi PAW, parpol pulalah yang akan merekomendasikan caleg, yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua dalam satu daerah pemilihan.

Atas dasar rekomendasi itulah, lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, baru akan melaksanakan verifikasi yang kemudian mengusulkan peresmian dan pelantikan,” bebernya.

Lantas bagaimana kalau seandainya mereka tak mau mengundurkan diri?

John menegaskan, kubu parpol yang memiliki legalitas, tentu punya hak prerogatif untuk mengusulkan pemberhentian kadernya yang duduk di legislatif.

Kemudian mengusulkan pergantian antar waktu. “Kalau kami tetap berpandangan, parpol punya hak prerogatif untuk melakukan apapun kepada kadernya yang duduk di lembaga legislatif,” tukasnya. (yun).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed