Pilbup Serentak 2024: Kepala Daerah Tak Sampai Satu Periode, Negara Tetap Menjamin Hak-Haknya

Berita218 views

Pacitan- Kepala daerah terlantik hasil Pilbup serentak 9 Desember lalu, dipastikan hanya akan menjabat sampai Tahun 2024.

Hal tersebut seperti disampaikan Ketua KPU Pacitan, Sulis Setyorini, Kamis (1/4).

Lantas bagaimana dengan ketentuan Undang-undang (UU) yang mengamanahkan kalau masa jabatan bupati dan wakil bupati itu selama lima tahun?

Komisioner KPU yang akrab disapa Rini ini mengatakan, ada klausul khusus yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang kepala daerah yang berhenti sampai Tahun 2024. “Di perubahan UU ada klausul tambahan yang mengatur soal kepala daerah yang berhenti sebelum satu periode jabatan,” jelas Rini.

Mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya ini lantas memetikan pasal 202, UU 10/2016 yang berbunyi:
“Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang tidak sampai periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.”

Dengan penjelasan tersebut, lanjut Rini, tentu pasangan kepala daerah, masih akan mendapatkan hak-haknya, sekaliipun masa jabatannya tereduksi karena amanah UU. “Hak-hak mereka masih dipenuhi oleh negara,” tandasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed