Projo Pacitan: Penolakan Kubu Moeldoko Merupakan Bukti Keterbukaan Pemerintah. Minta Kubu AHY Cabut Tudingannya Soal Dugaan Keterlibatan Lingkaran Istana Di GPK-PD

Berita139 views

Pacitan- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projokowi (Projo) Kabupaten Pacitan, sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya, Kementrian Hukum dan HAM, atas keputusannya yang dinilai profesional dan terbuka soal kisruh internal di tubuh Partai Demokrat.

Ketua DPC Projo Pacitan, John Vera Tampubolon, mengatakan, sebagai mata dan telinga Presiden Jokowi di daerah, ia tegas menyatakan kalau keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yang menolak gugatan jajaran Partai Demokrat kubu Moeldoko, sebagai bukti sikap keterbukaan dan profesionalisme pemerintah.

“Ini sebagai jawaban atas tuduhan yang pernah dilontarkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adanya keterlibatan lingkaran istana dalam gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD).

Sekarang publik paham dan mengerti keputusan Kementrian Hukum dan HAM, sangat proporsional, profesional dan terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Pemerintah benar-benar berlaku adil dan terbuka. Sekaligus sebagai jawaban tidak adanya campur tangan dari lingkaran istana, khususnya Presiden Jokowi dibalik GPK-PD,” kata John Vera, Kamis (1/4).

Menurut John, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tegas menolak permohonan gugatan yang disampaikan kubu Moledoko. Dan menyatakan kubu AHY sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang sah.

Menkum HAM punya landasan yuridis cukup mendasar, dengan keputusan yang diambilnya itu. Salah satunya, kubu Moeldoko tak bisa memenuhi syarat yuridis yang diminta oleh Kemenkum HAM.

“Ini sebagai bukti kalau Kemenkum dan HAM sudah bersikap profesional dan terbuka. Tidak ada campur tangan dari lingkaran istana terkait GPK-PD yang dilancarkan kubu Moeldoko,” beber mantan anggota legislator PDIP ini.

John juga menyatakan, ini sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi, benar-benar lebih mementingkan urusan rakyat dari pada urusan rumah tangga pihak lain.

Dan, Jokowi’lah yang mungkin sebagai presiden pertama di NKRI ini, yang tidak mau terlibat dengan kekisruhan kepartaian. “Lebih baik ngurusi masyarakat. Vaksinasi Covid-19 massal yang mungkin masih menjadi atensi tinggi dari Presiden Jokowi ketimbang urusan konflik kepartaian,” tutur John.

Untuk itu, atas nama organsiasi Projo, John meminta agar kubu AHY, bisa segera mencabut tudingannya yang menyatakan keterlibatan lingkaran istana dalam GPK-PD. “Projo meminta agar kubu AHY secara sadar segera mencabut tudingannya soal dugaan keterlibatan lingkaran istana dalam persoalan GPK-PD,” tandasnya.(yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed