Soal TPP ASN Pacitan Masih Termarjinalkan?

Berita198 views

Pacitan- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan ini banyak diberitakan bakal menerima segudang tunjangan, namun hal tersebut tak berlaku bagi para ASN di Pemkab Pacitan.

Boro-boro mendapatkan segudang penghasilan. Untuk menerima tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang layak saja, ibarat api jauh dari tungkunya. Itupun masih diutang oleh pemerintah. Baru di bulan Maret lalu, mereka bisa menerima TPP secara rapel.

Diperoleh informasi, meski menerima tambahan penghasilan berupa TPP, namun nilainya masih relatif kecil. Untuk staf golongan terendah, hanya menerima tak lebih dari Rp 500 ribu per bulan.

Demikian pula bagi pejabat setara eselon IIB dan IIA. Sebagai kepala di organisasi perangkat daerah (OPD) mereka hanya menerima TPP sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Pun untuk top manager birokrasi, yang hanya menerima TPP Rp 5 juta per bulan.

Sementara berkaca di kabupaten tetangga, seperti di Ponorogo misalnya. Dengan kemampuan keuangan daerah (KKD) yang nyaris 11-12 dengan Pemkab Pacitan, akan tetapi mereka bisa memberi TPP yang dibilang sangat lumayan untuk menunjang semangat kinerja bagi para ASN.

Sumber dilingkungan Pemkab Pacitan mengatakan, di Kabupaten Ponorogo, untuk ASN golongan terendah bisa menerima TPP lebih dari Rp 1,5 juta. “Apalagi pejabat eselon. Yang eselon IIb setara kepala dinas atau badan, bisa menerima Rp 15 juta per bulan. Dan untuk sekda menerima sekitar Rp 20 juta lebih per bulan.

Sementara di Pacitan dengan KKD yang hampir sama, kenapa kok tidak ada kebijakan seperti yang dilaksanakan oleh Pemkab Ponorogo,” kata sumber yang juga seorang petinggi disalah satu OPD Pemkab Pacitan ini, Kamis (8/4).

Ia berharap, apa yang dilaksanakan oleh Pemkab Ponorogo, setidaknya bisa menjadi pertimbangan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kedepannya, dalam menyusun formulasi TPP. “Sekarang sudah tidak ada lagi yang diandalkan kecuali itu (TPP). Perjalanan dinas sekarang dibuat flate, tidak ada perbedaan antara pimpinan dengan sopir,” ungkap sumber yang kenal dekat dengan wartawan ini.

Anggota TAPD Pemkab Pacitan, yang juga menjabat sebagai Asisten Sekkab bidang Kesejahteraan Rakyat, KH Mahmud, berharap seiring akan adanya perampingan organisasi, dimana akan banyak OPD setara badan/dinas yang akan dimerger, diharapkan akan membawa dampak positif bagi seluruh ASN. “Dengan akan adanya perampingan struktur organisasi, tentu diharapakan akan terjadi optimalisasi kinerja. Miskin struktur namun kaya fungsi.

Disinilah, nasib ASN akan semakin diperhatikan. Dengan beban kinerja yang tinggi, Insyaallah juga akan dibarengi dengan penghasilan yang lebih,” terang pejabat yang juga dipercaya sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pacitan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pacitan, Prabowo, ikut angkat bicara seputar keluhan yang dirasakan para abdi negara tersebut.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, meski ada kesamaan dari sisi KKD, akan tetapi juga perlu dicermati komposisi APBD masing-masing.

Bisa jadi total belanja dan pendapatan sama, namun komponen dana alokasi umum (DAU) yang berbeda. “Kalau soal TPP, ya mestinya harus ada kesetaraan dengan kabupaten/kota terdekat. Itu merupakan kewenangan TAPD untuk merumuskan formula pemberian TPP,” jelas Prabowo yang juga ex officio badan anggaran DPRD tersebut.

Prabowo menekankan, agar eksekutif bisa merundingkan persoalan nasib ASN dengan Kemendagri. “Kami (DPRD) siap memberikan dukungan penuh, sepanjang sudah ada rekomendasi dari Kemendagri. Sebab soal TPP, harus ada persetujuan dengan kementrian terkait,” pungkas Prabowo. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed