TPP ASN Pacitan Ibarat “Gurem”. TPP ASN di Pemkab Ponorogo Segede Gajah. Begini Penjelasannya

Berita2,294 views

Pacitan- Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Pacitan, bisa dibilang sangat nrimo, dengan hak tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang masih jauh dari layak. Padahal beban kinerja mereka, sama seperti yang dilakukan ASN di kabupaten/kota tetangga lainnya.

Dimana hak TPP mereka, jauh lebih gede dari yang diterima oleh ASN di Pemkab Pacitan.

Dibalik kata nrimo tersebut, tak salah jika belakangan, suara sumbang juga sering terdengar ke telinga wartawan.

Tak sedikit dari para ASN di Pacitan, yang kresah-kresuh, lantaran pengambil kebijakan belum ada komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sejak diberlakukannya pembayaran TPP, Kabupaten Pacitan, bisa dibilang sebagai daerah dengan nilai TPP terendah dari 38 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jatim.

Sementara itu, sebagaimana informasi yang diterima pewarta, di Kabupaten Ponorogo misalnya, pemberian TPP kepada seluruh ASN, bisa dibilang “edan-edanan”. Untuk jabatan grade tertinggi, seperti sekretaris daerah misalnya, bisa menerima TPP sebesar Rp 30 juta lebih setiap bulannya.

Sedangkan grade kedua, yakni sekelas kepala dinas/badan, menerima TPP senilai Rp 22 juta lebih setiap bulan. Sedangkan untuk golongan terendah menerima TPP sebesar Rp 1 juta lebih.

Sementara di Kabupaten Pacitan, untuk jabatan tertinggi hanya menerima TPP tak lebih dari Rp 5 juta per bulan. Sedangkan level kepala dinas hanya sekitar Rp 4 juta lebih dan untuk golongan terendah sekitar Rp 500 ribu lebih.

Kesenjangan ini memang begitu nampak. Padahal mereka sama-sama berstatus sebagai pegawai daerah. Dimana komposisi APBD, tak jauh berbeda. Karakter wilayah, topografi dan letak geografis juga nyaris sama.

Malah, jumlah penduduk di Ponorogo jauh lebih besar dari Pacitan. Demikian pula belanja pegawai di Pemkab Ponorogo, juga jauh lebih besar dari Pacitan. Akan tetapi komitmen politik pengambil kebijakan sangat tinggi untuk mengangkat kesejahteraan pegawai.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pacitan, Supomo pernah menegaskan, pemberian TPP bergantung komitmen politik antara bupati dan DPRD. “TPP itu berpulang pada komitmen politik antara bupati dan DPRD. Namun juga mempertimbangkan kemampuan APBD yang ada,” kata Supono, belum lama ini.

Demikian juga pernyataan yang disampaikan anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Pacitan, KH Mahmud.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Sekkab bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, seiring akan adanya perampingan struktur organisasi, diharapkan akan ada peningkatan kinerja. Tentu dengan miskin struktur namun kaya fungsi tersebut, akan berimbas terhadap hak-hak pegawai.

Sebab beban kinerja pegawai akan bertambah. Tentu juga akan dibarengi dengan kenaikan hak-hak mereka.

Pernyataan berbeda pernah disampaikan Kabag Hukum Setkab Pacitan, Deni Cahyantoro. Menurut Deni, untuk bisa membayar TPP setara dengan kabupaten/kota lain, Pemkab Pacitan harus mengalokasikan sekitar Rp 75 miliar.

Kalau hal ini diimplementasikan, tentu akan banyak belanja modal yang terpangkas. Sementara pembangunan infrastuktur di Pacitan, harus dilaksanakan secara masif.

Disisi lain masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan.

Seperti misalnya honor GTT yang sampai detik ini hanya berkisar Rp 500 ribu setiap bulannya. “Kita juga harus memperhatikan respon masyarakat untuk bisa membayar TPP besar. Menurut saya, TPP naik namun secara bertahap,” kata Deni.

Deni juga mengungkapkan, kalau pemberian TPP sejatinya sudah pernah mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2020 lalu, TPP dianggarkan sebesar Rp 18 miliar. Dan pada tahun anggaran 2021 ini naik menjadi Rp 28 miliar. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed