Soal TPP, ASN Pemkab Trenggalek Tersenyum Lebar. ASN Pemkab Pacitan Hanya Bisa Gigit Jari. Begini Penjelasannya

Berita332 views

Pacitan- Polemik seputar besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemkab Pacitan, sepertinya masih terus menggelinding.

Setelah membandingkan dengan Kabupaten Wonogiri dan Ponorogo, wartawan kembali mengulas besaran hak TPP yang diterima oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Trenggalek.

Menyimak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 7/2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, jelas terlihat kalau kesenjangan dengan hak TPP ASN di Pemkab Pacitan masih cukup jomplang.

Sebagai contoh, hak TPP bagi Sekretaris Daerah di Pemkab Trenggalek, ditetapkan sebesar Rp 27 juta lebih setiap bulannya.

Kemudian untuk pejabat dibawahnya, yaitu kepala dinas/badan sebesar Rp 13,6 juta.

Sementara di Pemkab Pacitan, TPP yang diterima oleh top manager birokrasi tak lebih dari Rp 5 juta setiap bulannya. Sedangkan kepala dinas/badan hanya senilai Rp 4 juta lebih.

Belum lagi untuk jabatan setara camat atau kepala bagian. Pemkab Trenggalek punya komitmen tinggi untuk memberikan kesejahteraan yang sangat layak, yakni sebesar Rp 9 juta lebih perbulan. Sementara di Pacitan, camat atau kepala bagian hanya menerima TPP tak lebih dari Rp 3 juta setiap bulannya.

Kemudian untuk golongan terendah seperti pramu bakti misalnya, diberikan hak TPP sebesar Rp 1,4 juta. Sopir juga menerima sebesar Rp 1,6 juta. Sedangkan di Pemkab Pacitan, untuk pegawai golongan terendah diberikan hak TPP tak lebih dari Rp 500 ribu setiap bulannya.

Melihat realita semacam itu, tak salah bila ASN di Pemkab Pacitan banyak yang ngresulo, lantaran kebijakan yang belum berpihak pada mereka.

Hampir selama dua tahun sejak pemerintah pusat mengeluarkan beleid terkait kesejahteraan pegawai, namun Pemkab Pacitan terkesan masih setengah hati dalam menyikapinya.

Mantan pejabat teras di Pemkab Pacitan, saat dikonfirmasi media mengatakan, sejatinya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sejak awal sudah ada perumusan TPP yang setara seperti kabupaten/kota tetangga. Namun pada saat pembahasan di lembaga DPRD, banyak yang terpangkas dengan dalih untuk keperluan pembangunan infrastruktur.

Kemudian pada tahun 2020 lalu, juga pernah dianggarkan alokasi TPP dengan nilai jauh lebih tinggi dari anggaran sebelumnya.

Akan tetapi saat pembahasan, juga terpangkas untuk refocusing pandemi global coronavirus disease covid-19. “Sebenarnya waktu itu TAPD sudah ada komitmen kuat untuk memberikan TPP yang layak. Akan tetapi sepertinya masih ada pihak-pihak yang kurang sependapat. Sehingga harus terpangkas,” tutur sumber yang enggan disebutkan jatidirinya dalam pemberitaan media, Ahad (18/4).

Sementara itu, sumber lain yang juga seorang pejabat eselon III B dilingkungan Pemkab Pacitan, mengatakan, di Pacitan saat ini banyak pejabat yang pensiun.

Logika umumnya, dengan anggaran yang tersedia, semestinya pengambil kebijakan bisa ada komitmen tinggi untuk mendongkrak besaran TPP. “Anggaran sama, namun bilangan pembaginya kan berkurang. Logika umumnya, kan bisa TPP untuk dinaikan,” ujar sumber yang kenal baik dengan wartawan.

Disisi lain, kedepan direncanakan juga akan terjadi perombakan struktur organisasi tata kerja (SOTK). Dimana akan banyak dinas/badan yang dilikuidasi dan bergabung dengan dinas/badan lainnya. “Dari sini pengambil kebijakan sangat bisa untuk berkomitmen menaikan nilai TPP,” ungkap sumber tersebut.

Sementara itu, calon Bupati Pacitan terpilih, Indrata Nur Bayuaji, masih sulit dihubungi media untuk dimintai pendapatnya mengenai besaran TPP yang banyak dikeluhkan ASN.

Berulang kali dihubungi melalui telepon selulernya, namun tidak diangkat. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed