THR PNS, Bisa Jadi Cair Setelah Lebaran. Ini Penjelasan Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Pacitan

Uncategorized202 views

Pacitan- Seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Pacitan, boleh tersenyum lebar akan segera cairnya tunjangan hari raya (THR).

Kabar baik ini bukan hanya bagi ASN, CPNS maupun P3K. Namun juga para pensiunan, bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD.

Hanya saja, kabar baik tersebut, bisa saja tertunda ketika Perbup tentang petunjuk teknis pemberian THR tak segera terbit.

Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Pacitan, Surono mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian THR dan gaji ke-13 memang sudah sampai di daerah.

Ia lantas menyebut PP No 63 Tahun 2021 terkait Pemberian Uang Gaji 13 dan THR bagi ASN, anggota TNI Polri, Pensiunan, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil ketua DPRD serta anggota DPRD Tahun 2021.

“PP mengenai pemberian gaji 13 dan THR sudah terbit. Untuk teknis pembayaran dilakukan paling cepat pada H-10 lebaran. Sedangkan bagi Pemkab Pacitan, terlebih dulu harus ada Perbup terkait Juknis Pemberian THR, yang terlebih dulu harus diverifikasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim.

Setelah itu, baru akan diproses pembayarannya,” kata Surono, Sabtu (1/5).

Ditanya kapan THR akan dibayar? Pejabat yang akrab disapa Nano ini mengatakan, semua bergantung proses penerbitan Perbup terkait juknis pembayaran THR. “Ya kita berusaha secepatnya. Namun kalau juknis belum terbit, bisa jadi THR dibayarkan usai lebaran nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut Nano mengungkapkan, untuk besaran THR dan gaji 13, diberikan dengan komposisi yang sama. Yaitu gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan (natural) dan tunjangan jabatan umum. “Khususnya THR mengacu gaji pokok bulan April. Sedangkan untuk gaji ke 13 dibayar pada Juni nanti dan mengacu gaji pokok bulan Juni ditambah tunjangan-tunjangan tersebut,” bebernya.

Terkait kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13, Nano menegaskan, hanya CPNS yang menerima 80 persen dari gaji pokok berikut tunjangannya.

Sedangkan ASN yang tidak menerima THR maupun gaji ke-13 yaitu, ASN yang cuti diluar tanggungan negara, serta ASN yang bertugas di luar instansi pemerintah. “Mereka akan menerima THR dari lembaga dimana mereka ditugaskan,” sebut Nano.

Sementara itu, diperoleh informasi, terkait lonjakan kasus covid-19 confirm pada triwulan pertama Tahun 2021 ini, membuat pemerintah harus memangkas sebagian komponen dari tunjangan hari raya (THR). Salah satunya tunjangan kinerja yang tidak masuk dalam komponen pemberian THR.

THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.

Pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti Tahun 2020 lalu, karena masih mempertimbangkan penanganan Covid-19 yang membutuhkan dana besar. Terlebih, banyak masyarakat umum yang masih membutuhkan bantuan negara.

Ini merupakan langkah pemerintah, di satu sisi tetap memberikan THR untuk seluruh PNS, pensiunan, dan P3K, namun di sisi lain pemerintah yang dalam kondisi Covid-19 butuh dana untuk penanganan sekaligus perhatian yang masih dibutuhkan dari pemerintah.

Perubahan alokasi anggaran THR 2021 menunjukkan pemerintah masih fokus dalam menangani Covid-19 dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi.

Pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk mengimplementasi beberapa program seperti, Kartu Prakerja, subsidi kuota internet, bantuan produktif untuk pelaku UMKM, dan imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM.

Dengan demikian pemerintah terus mencoba menyeimbangkan dalam berbagai tujuan.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, agar ekonomi betul-betul bisa tertangani, tapi tetap memberikan THR.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp30,8 triliun dalam pembayaran THR. Rinciannya, kementerian/lembaga sebesar Rp7 triliun, PNS daerah dialokasikan sebesar Rp14,8 triliun, dan pensiunan sebesar Rp9 triliun.

THR akan mulai disalurkan pada h-10 dan h-5 Lebaran. Pembayaran THR akan dilakukan secara bertahap.

Diketahui, Kementerian Keuangan akan membuat aturan teknis dalam betuk peraturan menteri keuangan (PMK) terkait implementasi pencairan THR. Ini merupakan turunan dari peraturan presiden (pp) yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Red/yun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed