Dinamika Regulasi, Menjadi Salah Satu Penyebab Terjadinya Perlambatan Realisasi Belanja Daerah. Begini Penjelasan Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Pacitan

Uncategorized210 views

Pacitan- Badai pandemi global coronavirus disease covid-19, membuat anggaran negara harus mengalami “bongkar pasang”.

Demikian juga dengan APBD Pemkab Pacitan, yang harus banyak mengalami pergeseran. Hal itulah, yang mungkin menjadi salah satu penyebab adanya sedikit perlambatan realisasi belanja.

Menurut Kabid Perbendaharaan dan Anggaran, BPKAD Pacitan, Surono, salah satu sebab penatausahaan keuangan daerah, utamanya realisasi belanja sedikit mengalami perlambatan lantaran terbitnya beberapa regulasi dari pemerintah pusat, yang berkaitan dengan penanganan covid-19.

“Seperti salah satunya kebijakan refocusing sebesar 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) yang diperuntukkan belanja kesehatan. Yaitu dukungan belanja penanganan covid-19 dan belanja prioritas lainnya,.

Selain itu juga pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, yang juga mengalami perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Surono, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (26/7).

Lebih lanjut pejabat eselon III B ini mengungkapkan, merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 17/2021, selain disebutkan adanya refocusing dan realokasi DAU sebesar 8 persen tersebut, juga refocusing lainnya sebesar 25 persen dari dana transfer umum dan dana bagi hasil.

“Kebijakan refocusing ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah, yaitu penyediaan sarana pelayanan publik dan ekonomi,” jelasnya.

Dari total anggaran hasil refocusing sebesar 25 persen tersebut, paling sedikit sebesar 20 persennya, diperuntukkan perlindungan sosial dan paling sedikit 15 persennya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Berangkat dari beberapa dinamika aturan itulah, sehingga harus dilakukan perubahan penjabaran Peraturan Bupati, dan baru tuntas pada 6 Mei lalu. Kita juga merubah seluruh dokumen serta menginput anggaran kas dan sebagainya. Setelah itu, semua baru bisa berproses,” tutur pria yang akrab disapa Nano ini.

Sementara itu, saat disinggung prosentase realisasi belanja dan pendapatan, Nano menegaskan, bahwa Kabupaten Pacitan, masuk kategori sedang nasional.

Adapun realiasi pendapatan per 30 Juni lalu, yaitu sebesar 47,58 persen atau setara 781 miliar, dari total pendapatan sebesar Rp 1,641 triliun.

Kemudian realisasi belanja sebesar 37,06 persen atau setara 1,044 triliun dari pagu belanja sebesar Rp 1,69 triliun. “Secara nasional ada 10 kabupaten/kota dengan serapan APBD tertinggi dan juga terendah. Untuk Pacitan, masuk kategori sedang,” tandasnya. (yun).

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed