Bupati Aji Concern Pelajari RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Uncategorized106 views

Pacitan- Dinamika regulasi memang dibutuhkan penyikapan yang taktis bagi semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan regulasi keuangan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, belakangan memberikan draf RUU terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana salah satu pasal krusial dalam RUU tersebut, yakni pembatasan penghasilan bagi aparatur di daerah. Yaitu 30 persen dari APBD dan belanja infrastruktur sebesar 40 persen.

“15 September 2021, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI secara daring dengan tema membahas draft Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, dikutip dari laman pribadi media sosial Instagram @inb_indratanurbayuaji, Kamis (16/9).

Menurut bupati yang akrab disapa Aji ini, hal tersebut penting sebagai upaya untuk mewujudkan sebuah peraturan yang tidak hanya memberikan payung hukum atas kebijakan pemerintah, tetapi dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

“Pada era disentralisasi dan otonomi daerah saat ini, perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan akan lebih memberikan peluang kepada daerah untuk lebih optimal dalam rangka menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Masyarakat Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia,” terangnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed