Pelayanan Adminduk Di Pacitan Masuk Nominasi Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi

Pacitan- Satu lagi sebuah terobosan dalam pelayanan publik dibesut saat masa pemerintahan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

PPA Si nDUK KEREN (Pelayanan Pro Aktif Administrasi Kependudukan bagi Kelompok Rentan) masuk nominasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur. Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pacitan itu merupakan sebuah terobosan untuk memberikan layanan kepengurusan administrasi kependudukan bagi OBK (orang berkebutuhan khusus) dan lansia dengan keterbatasan.

“Inovasi ini lahir dikarenakan memang menurut kami adalah tugas pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat,” ungkap Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Kamis (07/10).

Mas Aji menyampaikan hal tersebut kepada para juri saat verifikasi inovasi PPA Si nDUK KEREN melalui virtual. Menurutnya, orang berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial ekonomi serta karena jarak lokasi. Data tahun 2019 menyebut, dari jumlah penduduk Pacitan sebanyak 596.546, jumlah masyarakat OBK sebanyak 1.853 sedangkan lansia dengan keterbatasan mencapai 27.046.

“PPA SI nDUK KEREN hadir untuk memfasilitasi masyarakat rentan dalam pemenuhan administrasi kependudukan. Program ini merupakan pengembangan dari Pelaksanaan Pelayanan Proaktif (PPA) PREDATOR (Petugas Registrasi Armada motor),” terangnya.

Pelayanan khusus dari PPA Si nDUK KEREN adalah petugas datang langsung ke lokasi rumah dan atau kolektif pada satu titik lokasi terdekat. Masyarakat dapat melaporkan sendiri ke Dispendukcapil atau kolektif melalui pemerintah desa. Setelah tersusun jadwal petugas akan datang ke lokasi melakukan perekaman langsung. Dokumen yang sudah jadi akan dikirim ke pemohon tanpa dikenakan biaya atau gratis.

“Intinya kami apresiasi pemkab melakukan jemput bola terkait layanan kependudukan, ini sangat baik jika inovasi Si Nduk Keren ini dapat direplikasi di semua layanan publik yang memiliki jumlah penerima manfaat banyak. Mungkin kedepan bisa diintegrasikan dengan pengurusan dokumen JKN BPJS kesehatan atau jasa pengantaran obat, ini sangat keren sekali,” ungkap Agus Mutaqin salah satu Verifikator.(red/humas/yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed