Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Pacitan

Uncategorized104 views

Pacitan- Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Pacitan dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Oktober 2021 melalui media Zoom Meeting.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pacitan. Diantaranya seperti Bappeda, Dinas Permukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat Pacitan, Kwarcab Pramuka, Akademisi, Perbankan, Pemerintah Kelurahan / Desa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Konsultan Program KOTAKU.

Penanganan kumuh dengan slogan “100-0-100” dalam pencapaiannya akan ditentukan oleh dukungan partisipasi masyarakat dan kontribusi peran pemerintah daerah serta kemitraan sinergi serta kolaborasi stakeholders pembangunan kota di daerah.

Kapasitas dan komitmen pemerintah daerah yang baik, didukung para pemangku kepentingan menjadi faktor utama, dikarenakan sebagai nakhoda diharapkan mampu mewujudkan tuntas kawasan kumuh, yang oleh Bapak Ir. Pamuji, MP selaku Kepala Bappeda, mentargetkan penuntasan kumuh di tahun 2026.

Namun factor penyebab kumuh yang perlu diperhatikan juga, selain dari infrastruktur adalah perilaku masyarakat.

Pada tahun 2021 Kabupaten Pacitan melalui Program KOTAKU memperoleh dana penanganan kumuh dari APBN sebesar 2 Miliar untuk Desa Bangunsari dan Tanjungsari.

Sedangkan untuk kegiatan Cash For Work / Padat Karya Tunai senilai Rp 900 juta rupiah untuk Desa Sirnoboyo, Desa Sumberharjo dan Kelurahan Ploso.

Pemanfaatan dana tersebut diprakarsai oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dengan memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksananya.

Taufiq Alvi, ST, Koordinator Kota Cluster 1 Program KOTAKU, menekankan perlunya pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik dan benar agar infrastruktur tetap terawat sehingga tidak terjadi kumuh kembali.

Di sinilah peran masyarakat sangat penting. Salah satu upaya percepatan penuntasan kumuh adalah melalui kolaborasi dan replikasi program, yang meski belum terlaksana dengan sempurna, namun dapat dikategorikan sudah berjalan.

Dengan motto yang disampaikan oleh Cicik Roudlotul Jannah, ST, MT selaku Kabid ESDAI Bappeda Kabupaten Pacitan yakni “LARAS PENGKUH” yang merupakan kependekan dari Kolaborasi Penanganan Kumuh.

Pemaparan capaian penanganan kumuh di Kabupaten Pacitan sejak tahun 2016 hingga 2021 dipaparkan oleh Yazid Ridwan, ST. M.Eng selaku Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas DPKPP Kabupaten Pacitan.

Terbukti bahwa penanganan kumuh lebih efektif apabila terjalin kolaborasi.
Guna meningkatkan penanganan kumuh, telah dibentuk Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang berfungsi adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sector pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP.

Menurut Abdul Malik Gusmida, S.Si, MT yang merupakan Kasubid Sektor 3 Bidang ESDAI Bappeda Kabupaten Pacitan, menyampaikan bahwa Pokja PKP perlu dilengkapi dengan Forum Perumahanan Kawasan Permukiman yang melibatkan unsur di luar OPD agar dapat saling memberikan masukan.

Sementara itu disepanjang acara lokakarya berlangsung banyak terjadi diskusi interaktif yang membahas sinergi penanganan kumuh darisisi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Mulai dari permasalahan indicator kumuh hingga kerelawanan. Banyak masukan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa serta Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Acara lokakarya ditutup dengan rencana kerjatindaklanjut pembentukan Forum PKP disertai harapan agar forum dapat berfungsi dengan baik dan dilandasi semangat kerelawanan.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed