Kepala Desa Boleh Berbisnis. Tapi Ingat Banyak Rambu-Rambu Yang Harus Dipatuhi

Uncategorized152 views

Pacitan- Semenjak kebijakan otonomi desa digulirkan, tak sedikit kepala desa yang harus mendekam dibalik jeruji penjara, lantaran tersandung kasus hukum.

Mayoritas, mereka divonis telah melakukan tindak pidana korupsi. Lantas bagaimana sejatinya kedudukan hukum seorang kepala desa untuk melakukan bisnis sampingan, dan bolehkah seorang kepala desa menjadi direktur sebuah perusahaan perseroan?

Menurut Kabag Hukum Setkab Pacitan, Deni Cahyantoro, sejatinya tidak ada larangan bagi kepala desa untuk melakukan kegiatan bisnis atau menjadi direktur dari sebuah perusahaan perseroan.

Hal tersebut jelas diatur oleh UU No 6/2014 tentang Desa, khususnya pasal 29. Di dalam pasal tersebut jelas diatur mengenai larangan seorang kepala desa.

Diantaranya yaitu, kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau pihak tertentu.

Selain itu, kepala desa juga dilarang menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. “Dari sejumlah larangan tersebut, memang tidak diatur secara tegas bagi kepala desa yang menjadi direktur sebuah perusahaan perseroan. Akan tetapi untuk aturan dari perseroan sendiri, saya memang belum mempelajari,” kata Deni saat dikonfirmasi, Senin (25/10).

Soal ada kepala desa yang mungkin menjalankan bisnis, Deni berpendapat juga tidak ada larangan dari sisi aturan.

Namun begitu, lanjut pejabat eselon IIIA ini, disisi lain UU tegas melarang seorang kepala desa meninggalkan tugasnya selama 30 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Jadi usaha atau bisnis yang dijalankan kepala desa, jangan sampai meninggalkan tugasnya sebagai kepala desa,” tegas Deni.

Selain itu, usaha yang dijalankan seorang kepala desa jangan sampai membuat keputusan-keputusan untuk menguntungkan dirinya ataupun usahanya, maupun melakukan tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed