Perda PBG Tak Kunjung Terbit. Mas Bupati Bagaimana Sat, Set, Wat, Wet’nya?

Uncategorized270 views

Pacitan- Masyarakat sedikit mengalami hambatan ketika harus berurusan dengan dunia perbankan. Pasalnya, ada salah satu syarat kelengkapan pengajuan kredit, yaitu berupa izin mendirikan bangunan (IMB) yang konon tak bisa diterbitkan.

Kabar beredar, regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) soal IMB telah out of date atau kadaluwarsa. Namun begitu, Perda pengganti sampai detik ini tak kunjung ada pembahasan.

Kabag Hukum Setkab Pacitan, Deni Cahyantoro, saat dikonfirmasi menegaskan, Raperda terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tahun ini akan diserahkan ke DPRD guna dilakukan pembahasan. “PBG sebagai pengganti Perda terkait IMB. Insyaallah tahun ini akan kita sampaikan ke lembaga DPRD guna dilakukan pembahasan,” kata Deni melalui sambungan telepon seluler, Senin (8/11).

Lantas bagaimana terkait keperluan masyarakat yang sesegera mungkin untuk bisa mendapatkan PBG sedangkan disisi lain payung hukum belum terbit?

Deni menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak mengurus PBG, dinas teknis yang memberikan pelayanan, seharusnya tetap berjalan meskipun Perda mengenai PBG belum terbit.

Begitupun dengan aplikasi bernama sistem informasi menejemen pembangunan gedung (SIMBG). “Proses permohonan izin tetap berjalan. Hanya saja pemerintah daerah belum bisa mengenakan tarif retribusi, sebelum Perda terbit,” jelasnya.

Sementara ditempat terpisah salah seorang penyelia di salah satu lembaga perbankan plat merah di Pacitan berpendapat, agar bupati beserta jajarannya bisa sesegera mungkin mengatasi kekosongan aturan tersebut, seperti slogannya “sat, set, wat, wet.”

“Usulan untuk berita selanjutnya, setelah gak ada IMB, bagaimana kesiapan pemkab Pacitan? Sampai kapan ? kan jarene kudu sat set wat wet,” ujar sumber di salah satu perbankan yang meminta tidak dipetikan namanya dalam pemberitaan media.

Sumber tersebut menjelaskan, keabsahan IMB sangat diperlukan dalam proses pengajuan kredit di dunia perbankan. “Legalitas bangunan kan dari IMB. Itu sama untuk sertifikat sebagai legalitas atas tanah,” tandasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed