Beda Batas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut, Kabupaten Pacitan dan Wonogiri Sepakat Usulkan Perubahan Permendagri. Ini Penjelasan Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Setkab Pacitan

Pacitan- Penegasan batas wilayah sangat diperlukan, agar masing-masing daerah tidak terjadi silang sengkarut dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada.

Seperti halnya batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut.

Sepeti diketahui, saat ini batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut, antara Provinsi Jatim dan Jateng, masih ada sedikit perbedaan.

Terkait hal itu, Kabag Pemerintahan dan Kerjasama, Setkab Pacitan, Hesti Suteki menegaskan perlunya diadakan kegiatan penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut.

“Saat ini masih ada perbedaan data dengan data RZWP 3 K. (Rencana Zonasi Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil),” kata pejabat jebolan sekolah kedinasan ini, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (16/11).

Mantan Kabid Mutasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini mengakui bahwa saat ini memang masih terjadi ketidak sinkronan batas, baik disebelah Barat maupun sebelah Timur Jawa Tengah.

“Karena itu, Provinsi Jateng dan Jatim sepakat untuk melakukan revisi Permendagri No 73/2007 khususnya pada segmen batas Kabupaten Pacitan Provinsi Jatim dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jateng, sebab akan digunakan sebagai titik pangkal penarikan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut, Provinsi Jateng,” jelasnya.

Meski masih dalam proses revisi regulasi, lanjut Hesti Suteki, namun tidak mengurangi aktivitas masyarakat, utamanya para nelayan yang hendak melakukan aktivitas di laut. “Kedua kabupaten, yaitu Pacitan dan Wonogiri sudah sepakat untuk pengelolaan sumberdaya alam yang ada di laut, sambil menunggu terbitnya perubahan Permendagri,” tukasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed