TPP Batal Naik, Kecemburuan Sosial Antara DPRD dan ASN Pemkab Pacitan Meruncing. “ASN Juga Rakyat Yang Butuh Diperhatikan”

Pacitan- Kesenjangan sosial antara lembaga legislatif dengan jajaran aparatur sipil negara (ASN), terus meruncing.

Itu dikarenakan batalnya kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada APBD tahun anggaran 2022. Sementara disisi lain, kabar mengemuka seluruh anggota DPRD bakal menikmati kenaikan tunjangan transpot dan tunjangan perumahan.

Tentu persoalan ini, terus memantik rasa kecemburuan sosial dikalangan para pegawai. Tak sedikit dari abdi negara di Pemkab Pacitan yang kecewa, dikarenakan belum adanya kebijakan yang berpihak.

Sementara disisi lain, tugas dan tanggung jawab mereka kian berjibun. Anggaran kegiatan pun banyak tereduksi. “Kami ini juga rakyat, yang butuh perhatian dan kesejahteraan yang layak. Jangan hanya DPRD yang mendapat perhatian dan jatah anggaran yang besar,” ujar salah seorang PNS di lingkup Pemkab Pacitan, yang meminta tidak disebutkan jati dirinya pada pemberitaan media, Senin (29/11).

Sumber tersebut berharap, agar jajaran eksekutif di level puncak serta lembaga legislatif, ikut memikirkan dan juga memperjuangkan nasib para ASN. “Kami juga butuh kesejahteraan. Sebab tugas dan tanggung jawab kami dalam melaksanakan kebijakan juga besar. Belum lagi resiko yang harus dihadapi,” tuturnya.

Dilain pihak, wartawan masih kesulitan untuk mencari perimbangan berita dari lembaga DPRD. Salah satu pimpinan DPRD Pacitan, Fibi Irawan, juga enggan memberikan pernyataan perihal batalnya kenaikan TPP bagi seluruh ASN.

Politikus PKB itu berdalih, itu persoalan sensitif. “Yang lain saja Mas (wartawan, Red). Itu persoalan sangat sensitif sekali,” kata Fibi, sebelum memutus sambungan telepon selulernya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putro, belum bisa dikonfirmasi.

Sekedar informasi, sudah selama dua tahun sejak digulirkannya kebijakan pembayaran TPP, Pemkab Pacitan, terbilang paling rendah dalam memberikan hak tunjangan kepada para ASN, dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi Jatim.

Sekelas top manager birokrasi saja, hanya menerima TPP tak lebih dari Rp 5 juta perbulan. Demikian juga dengan staf terendah hanya menerima TPP Rp 500 ribu.

Padahal di kabupaten/kota lain, rata-rata untuk kelas jabatan tertinggi bisa menerima TPP antara Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Dan staf terendah setidaknya bisa menerima TPP tak kurang dari Rp 1,5 juta. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed