Pemkab Pacitan Bakal Lakukan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Ini Penjelasan Kepala Bapenda

Pacitan- Optimalisasi potensi pendapatan daerah, mungkin bakal menjadi atensi dan urusan wajib bagi Pemkab Pacitan, dalam mengejar target kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun-tahun mendatang.

Misalnya untuk potensi PBBP2 yang mungkin perlu adanya kajian ulang mengenai nilai jual objek pajak yang jauh dari nilai kekinian. Pun Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga komponen pajak dan retribusi yang lain.

Di satu sisi optimalisasi tersebut tentu akan bersentuhan dengan wajib pajak dan mereka adalah masyarakat, yang juga jangan sampai terbebani.

Namun di sisi lain, pemerintah juga sangat memerlukan pemasukan dari semua potensi yang sudah tertuang di dalam peraturan daerah (Perda).

Kabar yang diterima awak media, seperti di Pemkab Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta misalnya, mereka memberlakukan standar minimal terhadap objek pajak.

Tanah atau bangunan senilai Rp 1,5 miliar akan dikenai PBBP2 dengan standar harga kekinian. Sementara tanah atau bangunan dibawah standar nilai tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak.

Lantas bagaimana dengan Pemkab Pacitan, apakah bisa mengadopsi kebijakan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab DKI Jakarta tersebut?

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pacitan, Sakundoko, irit berkomentar mengenai persoalan tersebut. Sebab terkait PBBP2, itu merupakan ketetapan yang sepenuhnya menjadi ranah kebijakan kepala daerah.

“Kami ini hanya melaksanakan kebijakan,” kata Sakundoko, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (1/12).

Hanya saja, lanjut Sakundoko, mungkin Perda yang berkaitan dengan PBBP2, seyogyanya untuk ditinjau ulang. Sebab Perda tersebut berlaku sejak Tahun 2018. Sementara detik ini sudah banyak tanah-tanah kosong yang diatasnya berdiri bangunan. “Untuk NJOP sudah selayaknya pula untuk dikaji ulang sebab sudah tidak sesuai dengan harga kekinian,” bebernya.

Terkait pemberlakuan standar harga untuk pengenaan pajak seperti yang dilakukan Pemkab DKI, menurut Sakundoko, itu juga pernah berlangsung di Pemkab Pacitan. “Dulu memang pernah ada kebijakan, untuk tanah senilai dibawah Rp 60 juta bebas dari pengenaan PBBP2. Tapi pastinya saya juga lupa-lupa ingat sebab itu sudah lama dan saya belum menjabat sebagai Kepala Bapenda,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, wartawan belum bisa menemui Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, mengingat padatnya agenda kedinasan yang harus dilaksanakan. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed