Sekdin PUPR Pacitan: Penganggaran Harus Didasarkan Pada Sejumlah Aspek. Top Down, Button up, Teknokratis dan Politis. Ini Harus Teramu Secara Smooth

Pacitan- Pemerintah tak bisa berlaku otoriter dalam menentukan arah dan kebijakan penganggaran.

Azas pemerataan kebutuhan, merupakan salah satu hal mendasar yang harus diperhatikan semua perangkat daerah sebagai implementasi pelayanan kepada masyarakat luas.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pacitan, Suparlan, menanggapi perihal kegiatan proyek fisik konstruksi, baik yang berbasis tender umum ataupun pengadaan langsung, pada APBD Tahun Anggaran 2021 ini, Sabtu (4/12).

Ia berpendapat, yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa mekanisme penganggaran itu didasarkan pada sejumlah aspek.

Bisa berangkat dari aspirasi atau pemikiran pemerintah (top down), bisa berangkat dari bawah (button up), teknokratis atau juga politis. “Semua aspek itu harus terangkum secara smooth sebagai pengejawantahan aspek pemerataan. Itu yang selama ini dilakukan oleh semua lini pemerintahan. Bukan hanya di level daerah, namun provinsi ataupun pusat,” jelasnya.

Pihaknya juga sangat sependapat seperti yang disampaikan seniornya, yaitu Kepala Bappeda Pacitan, Pamudji, kalau pemerintah harus lebih mengedepankan aspek pemerataan. Meskipun juga ada yang menjadi skala prioritas program.

Seperti misalnya, akses jalan Pacitan-Srau. Di tahun anggaran ini, Pemkab Pacitan, melalui Dinas PUPR memang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk melakukan pelebaran badan jalan.

“Kegiatan ini memang menjadi skala prioritas, mengingat urgensinya dari kegiatan tersebut. Akses jalan itu merupakan akses vital menuju destinasi wisata. Sehingga ketika akses jalan terbuka lebar dan mudah dilalui, diharapkan akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini salah satu contoh yang dinamakan penganggaran terfokus atau skala prioritas. Kegiatan ini jelas dilaksanakan melalui mekanisme tender umum,” tandasnya.

Sementara itu disisi lain, juga tak sedikit program-program kegiatan bersekala kecil menengah, yang juga harus dianggarkan. Kegiatan ini, tentu tersebar di banyak wilayah.

“Program tersebut biasanya berangkat dari aspirasi bawah, ada juga yang murni teknokrasi dan juga politis. Ini semua harus bisa diramu secara smooth, agar aspek kebutuhan setidaknya bisa tercukupi. Dampaknya jelas bagi masyarakat luas, bukanlah personal to personal,” terang Suparlan. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed