Banyak Organisasi Lalai Tidak Lakukan Entri Proposal Di SIPD, Akhirnya Batal Mendapatkan Hibah Wajib APBD

Uncategorized159 views

Pacitan- Ini perhatian bagi semua organisasi penerima hibah wajib dari alokasi APBD.

Menurut Kabag Hukum, Setkab Pacitan, Deni Cahyantoro, gara-gara mereka lalai tidak menyampaikan proposal pengajuan dana hibah, akhirnya tak mendapat alokasi hibah di APBD Tahun 2022. Seperti halnya Koni dan juga Kadin.

Di tahun anggaran 2022, mereka tidak menerima hibah wajib. Namun pos anggaran mereka masuk pada belanja kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi linier dengan masing-masing organisasi penerima hibah wajib tersebut.

“Saat ini kita membiasakan dengan sistem baru. Jadi ketika mengajukan hibah, terlebih dahulu harus mengajukan proposal untuk di entri di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD),” kata Deni, sebelum mengikuti rapat dinas, Senin (13/12).

Sistem kekinian dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini, lanjut Deni, memang baru diterapkan pada tahun anggaran 2022. “Sebelumnya memang manual. Namun mulai tahun 2022 sudah menerapkan digital sistem. Soal Koni tidak mendapatkan hibah wajib guna menunjang kegiatan mereka, itu karena tidak melakukan entri proposal di SIPD.

Tapi Alhamdulillah, kegiatan mereka sudah masuk di pos kegiatan OPD. Coba kalau sampai nggak masuk, malah nggak ada anggaran. Kan kasihan,” terang pejabat eselon IIIA ini pada pewarta.

Lantas apakah mereka masih bisa mendapatkan dana hibah wajib kembali? Deni menuturkan, organisasi seperti Koni atau Kadin, masih bisa mendapatkan hibah wajib. Namun di APBD Tahun 2023. “Dengan catatan jangan sampai lupa. Ya harusnya saling mengingatkan.

Mereka akan dibuatkan akun tersendiri untuk entri langsung ke SIPD. Yang nggak entri yang nggak bisa (dapat hibah wajib, Red). Dan perlu diketahui,
kasus ini bukan hanya di Koni, Kadin juga demikian. Banyak kok penerima hibah wajib yang lupa tidak entri ke SIPD,” ungkap dia.

Deni menyadari pada komponen belanja kegiatan OPD, memang tidak bisa menunjang kegiatan sepenuhnya. “Misalnya mereka mau melakukan perjalanan, kalau hibah dapat dengan mudah menggunakan anggaran tersebut. Tapi kalau masuk belanja kegiatan OPD, tentu harus melalui mekanisme aturan untuk penyerapan anggaran kegiatan,” pungkasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed