OPD Lambat Menyampaikan SPM, Pengguna Anggaran Harus Melayangkan Surat Permohonan Dispensasi Ke Sekkab. Ini Penjelasan Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Pacitan

Pacitan- Ini perhatian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang hendak mengajukan pencairan anggaran kegiatan, jelang akhir tahun anggaran 2021.

Diharapkan, mereka memperhatikan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Kabid Perbendaharaan dan Anggaran, BPKAD Pacitan, Surono mengatakan, OPD diharapkan memperhatikan rambu-rambu terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan RI, nomor SE. 900/2397/408,55/2021 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2021.

“Kami imbau kepada seluruh OPD untuk mematuhi rambu-rambu terkait poses penatausahaan pencairan APBD, baik ganti uang (GU), tambah uang (TU), dan langsung (LS). Terutama batasan waktunya,” kata Surono, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (14/12).

Pejabat yang akrab disapa Nano ini menegaskan, untuk surat perintah membayar langsung (SPM-LS) kontraktual dengan pihak ketiga, maupun non kontraktual, paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Desember.

Kemudian untuk SPM GU, diajukan paling lambat, Senin tanggal 20 Desember dan SPM TU, paling lambat pada 27 Desember. “Semua SPM tersebut harus sudah diterima oleh bendahara umum daerah (BUD) sesuai tanggal yang ditentukan, pada jam kerja,” jelasnya.

Sedangkan untuk penerbitan surat perintah pembayaran dana (SP2D), tidak ada batasan. “Paling lambat dua hari, ketika SPM diterima BUD dan dinyatakan lengkap serta benar, SP2D akan diterbitkan,” terang Nano.

Lantas bagaimana ketika ada OPD yang terlambat mengajukan SPM, melampaui tanggal yang ditentukan? Menurut Nano, OPD, dalam hal ini pengguna anggaran (PA), terlebih dahulu harus melayangkan surat kepada Sekretaris Kabupaten, untuk meminta dispensasi atas keterlambatannya. “Jadi kalau ada OPD yang lalai, sebelumnya PA harus menyampaikan surat permohonan dispensasi ke sekkab,” tuturnya.

Sementara itu mengenai proses pencairan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), Nano menjelaskan, paling lambat pada 15 Desember nanti, dokumen atas alur pencairan tahap ketiga, harus sudah diterima Menteri Keuangan. “Selanjutnya baru akan direalisasikan dari kas umum negara ke kas umum daerah,” tukasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed