Jelang Tutup Tahun Anggaran, Serapan Belanja APBD Pemkab Pacitan Terbilang Cukup Tinggi. Ini Penjelasan Kabid Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD

Pacitan- Realisasi belanja dan pendapatan APBD Pemkab Pacitan, pada tahun anggaran 2021 periode 1 Januari hingga 15 Desember ini, terbilang cukup tinggi.

Bahkan ada beberapa pos belanja yang serapannya sudah diatas 80 persen lebih, yaitu belanja operasi yang sudah bertengger di kisaran 80,5 persen.

Kabid Perbendaharaan dan Anggaran, BPKAD Pacitan, Surono mengatakan, untuk pendapatan daerah dari target sebesar Rp 1.607.850.665.584 terealisasi sebesar Rp 1.533.617.338.910,22 atau setara 95,38 persen.

Kemudian untuk pos pendapatan asli daerah (PAD) dari target sebesar Rp 141.408.260.531 terealisasi sebesar Rp 168.305.362.599,08 atau setara 119,02 persen.

“Untuk pendapatan transfer dari target Rp 1.394.807.691.030 terealisasi sebesar Rp 1.329.664.865.943 atau setara 95,33 persen.

Dan pendapatan lain-lain yang sah dari target sebesar Rp 71.634.714.023, terealisasi sebesar Rp 35. 647.110.368 atau setara 49.76 persen,” kata Surono, Rabu (15/12).

Kemudian pada pos belanja daerah, lanjut dia, dari target sebesar Rp 1.704.406.300.414 sudah terserap sebesar Rp 1.284.821.134.114,88 atau setara 75,38 persen.

Adapun rincian dari belanja daerah tersebut, diantaranya seperti belanja operasi yaitu sebesar Rp 1.199.614.971.593 dan sudah terserap sebesar Rp 960.233.645.957,68 atau setara 80,05 persen.

Selain itu juga belanja modal. Dari target sebesar Rp 196.194.162.383 terserap sebesar Rp 107.570.741.680 atau setara 54,83 persen.

Pada pos belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rp 13.156.647.507, terserap sebesar Rp 10.630.226.290 atau setara 80,8 persen.

“Untuk belanja transfer dari total Rp 295.440.518.931 terserap sebesar Rp 206.386.520.237,20 atau setara dengan 69,86 persen,” jelasnya.

Pejabat yang karib disapa Nano ini mengatakan, seiring kebijakan Menteri Keuangan RI yang ditindak lanjuti dengan surat edaran Sekkab Pacitan, soal tata kelola keuangan daerah jelang akhir tahun anggaran, kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pemilik kegiatan, diharapkan bisa mematuhi rambu-rambu untuk pengajuan surat perintah membayar (SPM), yang telah ditentukan.

“Kalau lewat batas waktu anggaran tidak terserap, tentu akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” tukasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed